JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga membantah adanya penetapan paket pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih jelang uji kepatutan dan kelayakan bulan Oktober mendatang.
"Saya dengar (surat kaleng) itu, tapi itu pasti tidak benar. karena saya yang termasuk yang melibatkan diri terlibat bersama pimpinan DPR, fraksi, kita bahas bagaimana jalan terbaik bagi semuanya,"
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2011).
Menurut Pramono, kesepakatan mengenai empat pimpinan yang terpilih tidak mungkin terjadi. Alasannya setiap fraksi di Komisi Hukum DPR memiliki pilihan berbeda.
"Bagaimana mau disamakan. PDIP beda, Golkar beda, Demokrat beda, masak mau disamakan jadi empat itu, ya enggak mungkin," tegas dia.
Kabar sudah dipilihnya empat pimpinan KPK periode 2011-2015 beredar melalui surat elektronik yang diterima wartawan. Seseorang bernama Amin yang mengaku staf DPR menyebut Komisi Hukum telah menetapkan pilihannya meski uji kepatutan dan kelayakan digelar bulan Oktober.
Empat nama yang terpilih adalah Aryanto Sutadi (BPN/Polisi), Zulkarnain (Jaksa), Abraham Samad (Advokat) dan Abdullah Hehamahua (KPK). Sementara dua calon yang dijagokan yakni Yunus Hussein dan Bambang Widjojanto dalam surat itu disebut tidak terpilih, karena dianggap bisa menjadi ancaman bagi DPR.
(crl)
