JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim menilai maraknya kecelakan transportasi belakangan ini disebabkan Kementerian Perhubungan mengabaikan aturan program keselamatan transportasi. PKS menyebut Menteri Perhubungan Freddy Numberi juga tak pernah fokus melakukan revisi Undang-Undang Transportasi.
“Jadi Kemenhub ini oleh Komisi V sudah diberi petunjuk-petunjuk tentang pembenahan kelembagaan bagaimana mengelola transportasi ke depan. Seperti penanganan tingkat kecelakaan yang terukur. Program keselamatan transportasi yang terukur dari tahun ke tahun,” ujar Abdul kepada okezone, Jumat (30/9/2011) malam.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut dia, program umum keselamatan transportasi sudah diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono. Namun ini Kemenhub terkesan tidak menindaklanjutinya. "Seharusnya pemerintah konsisten melakukan itu secara bertahap,” kata dia.
Anggota Komisi Perhubungan DPR ini juga menilai Kemenhub tidak menjalankan reformasi kelembagaan tentang sistem transportasi termasuk ketiadaan kerja yang sistematis dan terukur.
“Menterinya kurang memiliki kapasitas sebagaimana diamanahkan oleh UU. Sebab UU itu memiliki nilai filosofis, visi misi dan lain sebagainya,” terangnya.
Abdul menjelaskan, jika presiden berniat akan melakukan reshuffle agar kinerja kabinetnya lebih baik maka kata dia, selayaknya presiden melakukan perombakan terhadap kabinet-kabinetnya yang berada pada sektor strategis.
“Seharusnya presiden perlu melakukan evaluasi terhadap para menteri yang kurang optimal terutama pada sektor-sektor strategis dan Menhub tersmasuk yang tidak kredibel,” jelasnya.
Sebab bagi dia, bidang transportasi ini merupakan punggung dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pihaknya mendorong agar Menhub diganti agar target perkonomian Indonesia tercapai.
“Target perekonomian tumbuh jika didukung oleh moda transportasi yang memadai dan aman, maka jika tidak tentu tidak akan tercapai. Saya mendorong sejak awal Menhub diganti dengan orang yang lebih professional dan memiliki kapasitas yang lebih memadai,” pungkasnya.
(fer)
