JAYAPURA - Ribuan rakyat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Senin sore tadi melakukan aksi long march sepanjang 15 kilometer guna menuntut referendum bagi masyarakat Papua.
Aksi long march dari Distrik Abepura menuju Kota Jayapura itu, mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian Papua yang dipimpin Kapolda dan Wakapolda Papua. Sejumlah ruas jalan utama pun tak luput dari kemacetan akibat meluapnya masa yang memadati jalan raya.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dalam aksi yang dipusatkan di Taman Imbi, masa menggunakan pakaian adat Papua, ada pula yang mencat tubuhnya dengan corak Bintang Kejora serta membawa puluhan bendera KNPB berwarna merah.
"Kami tuntut referendum, kami tuntut referendum," teriak masa di sela-sela aksi, Senin (14/11/2011).
Menurut mereka, referendum adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua saat ini. Bukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan rakyat Papua atau upaya percepatan pembangunan yang disusun Pemerintah Pusat melalui UP4B, akibat dinilai gagalnya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di bumi Cenderawasih ini.
Ketua Elemen Jalanan, Yusak Pakage, menegaskan saat ini yang diingingkan rakyat Papua adalah referendum bukan dialog atau UP4B. Kalaupun dialog antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua tetap dipaksakan, dialog harus mengarah pada pengembalian kedaulatan Papua dan harus dijembatani oleh dewan keamanan PBB.
"Kami tidak lagi percaya pada Pemerintah Indonesia, sehingga jika dialog dipaksakan maka harus dialog tentang pengembalian kedaulatan orang Papua dan harus dihadiri PBB," tegas Yusak.
Diakui Yusak, aksi long march ini juga untuk memprotes pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan pada Kongres Papua III di Abepura, sekaligus menanggapi isu memanas jelang peringatan hari Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh 1 Desember nanti.
Yusak juga mengimbau warga Papua untuk tetap beraktifitas jelang 1 Desember, karena sebetulnya isu Papua memanas pada hari tersebut sama sekali tidak benar dan hanya isu yang coba diciptakan oknum-oknum tak bertanggung jawab.
"Kami imbau seluruh rakyat Papua untuk tidak panik dengan isu-isu yang beredar saat ini. Lakukanlah aktivitas seperti biasa, karena tidak ada aksi-aksi yang dapat merugikan kita semua. Sesungguhnya kita semua ini saudara yang tidak akan mungkin saling menyakiti. Marilah kita bersama-sama untuk tetap menjaga situasi keamanan di Papua," imbaunya.
Sementara itu, Yusak juga mendesak Presiden SBY untuk segera memerintahkan menarikan pasukan keamanan di berbagai wilayah Papua yang dianggap rawan.
Sebetulnya situasi Papua aman dan kondusif, namun oleh Pemerintah Pusat dibuat seolah-olah Papua tidak aman hingga melakukan penambahan pasukan ke Papua.
"Kami tidak butuh pasukan dikirim ke Papua hanya untuk menembak mati orang Papua. Untuk itu presiden harus segera menarik pasukan-pasukan ini," kata Yusak.
Jika nantinya dalam kurun waktu yang ditentukan SBY tidak segera melakukan penarikan pasukan di Papua, maka rakyat Papua akan meminta perlindungan ke Dewan Keamanan PBB. Karena Papua dalam keadaan darurat dan yang menciptakan situasi tersebut adalah pemerintah Indonesia.
"Rakyat Papua sudah tidak aman lagi ditanahnya sendiri, maka SBY harus segera menarik seluruh pasukannya," pintanya. Setelah dua jam berorasi, masa kemudian membubarkan diri secara tertib.
(kem)
