JAKARTA - Keberaniaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita enam mobil milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan dari markas partai dakwah itu, juga harus dilakukan untuk Partai Demokrat yang tersandung kasus Hambalang.
Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf mengatakan, pihaknya tetap menghormati dan medukung kinerja KPK untuk memberantas korupsi.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Oleh karena itu, perlakuan KPK kepada kami pun harus dibuktikan kepada kasus lain seperti Hambalang, Century dan BLBI yang jauh merugikan negara," tegas Muzzammil kepada wartawan di Markas PKS, Jl. TB Simatupang, Jakarta, Jumat (10/5/2013).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini meminta, agar rakyat ikut menjadi saksi pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun, yang peting jangan tebang pilih. "Kalau tebang pilih menjadi politisasi dan alat tunggangan. Apalagi dekat pemilu," kata Muzzammil.
"Kita ingin jaga KPK tetap dengan prestasi yang baik dan jangan tercoreng. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dengan Hambalang, Century, BLBI dan lain-lain mohon pasal TPPU-nya digunakan. Sehingga, penyitaan aset mereka pun dilakukan. Semakin cepat semakin baik agar KPK tidak dituduh miring," lanjutnya.
Muzzammil puh heran, mengapa KPK sangat memburu PKS yang hanya diduga menerima Rp1 miliar yang belum jelas ke tangan Luthfi, tapi terus dikejar-kejar.
"Oleh karena itu, sekali lagi salam hormat kami melalui media kepada KPK, mari kita dukung pemberantasan korupsi sesuai prosedur dan semangat keadilan tidak dengan politisasi. Ahlan wasahlan untuk KPK, segera datang kami senang," tantangnya.
(ahm)
