JAKARTA - Indonesia masih diselimuti pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah. Seperti permasalahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dipastikan tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini, Senior Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengungkapkan, pemerintahan baru harus dapat menaikan kembali harga BBM bersubsidi.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Memang kalau harga BBM tidak dinaikkan ada risiko defisit APBN akan melampaui 3 persen dari PDB kan," kata Fauzi di JW Marriot Hotel, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Fauzi menjelaskan, keharusan menaikan kembali harga BBM bersubsidi lantaran wacana Kementerian Keuangan yang ingin mengunci subsidi BBM di kisaran Rp2.000 sampai Rp2.500 per liter. Jikalau harga Rp6.500 dengan Rp11.000, artinya harga BBM subsidi harus naik ke Rp9.000.
"Naik 30 persen. Kalau realisasi otomatis harga minyak dalam negeri akan fluktuatif dengan harga minyak internasional tapi dengan spread atau selisih yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Fauzi menuturkan, rencana menaikan kembali harga BBM bersubsidi sangat mungkin dapat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, alasan kenaikan kembali harga BBM lantaran untuk menyelamatkan APBN agar defisitnya tidak melampaui tiga persen dari PDB.
"Idealnya dilakukan pada Oktober-November, dengan catatan DPR sudah menyetujui," tutupnya.
(rzy)
