JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan roadmap penyediaan bantuan dan insentif di sektor kelistrikan bagi pelanggan rumah tangga dan sektor industri sebagai bentuk pengganti subsidi listrik pada tahun 2015.
"Itu tergantung Kementrian ESDM, enggak bisa dari Kemenkeu. Kita harap dari KESDM sudah keluar dengan roadmap tadi sehingga 2015 sudah mulai bisa diterapkan," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4/2014)
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut dia, intinya rencana ini adalah format subsidi listrik harus diperbaiki. Tidak bisa lagi hanya subsidi harga seperti yang terjadi selama ini. Karena listrik itu sudah jelas siapa pemakaianya menurut kelompoknya, maka sebaiknya diubah dari bentuk subsidi kepada bantuan pembayaran listrik untuk kelompok-kelompok tertentu.
"Tentunya yang harusnya menerima ya kelompok yang membutuhkan yaitu rumah tangga 450 VA, dan rumah tangga 900 va dan seterusnya," paparnya.
Dia menambahkan, di sisi lain kelompok yang tidak membutuhkan lagi subsidi itu harus dikurangi atau dihapuskan secara bertahap subsidinya, supaya subsidi listrik tidak menjadi bom baru dalam APBN selain BBM.
"Kalau dibuat dalam rencana yang clear dr awal, dikomunikasikan dengan DPR dari awal, itu bisa terjadi. Karena kan intinya kita tetap tidak melupakan kelompok yang membutuhkan listrik atau kelompok yang perlu insentif untuk menggunakan listrik dalam produksinya. Tapi kita hanya ingin mengurangi subsidi dengan cara yang baik," tegas dia.
Dia menegaskan, rencana ini awalnya tidak mengurangi subsidi dulu tapi diubah formatnya dari subsidi harga sekarang ini menjadi namanya bantuan dari pemerintah kepda rumah tangga tertentu. Dan akan ada penghematan subsidi.
"Saya rasa bisa karena itu bantuannya harus dibatasi dong untuk membuat orang juga berhemat listrik, misalnya rata-rata penggunaan Rp60 ribu ya bantuannya Rp60 ribu. Awalnya mungkin enggak mengurangi tapi paling tidak bisa mencegah orang mengkonsumsi berlebihan," pungkasnya.
(rzk)
