Demikian diungkapkan Ketua pelaksana harian Institute Kapal Perempuan, Misiyah di kantor Institute Kapal, Jl. Tebet Timur Dalam VIII V No. 21, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2014).
Dia mengatakan, anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan memang meningkat selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2007 anggaran pengentasan kemiskinan Rp53,7 triliun, dan pada tahun 2013 menjadi Rp115,5 triliun.
"Penurunan angka kemiskinan di Indonesia cenderung lambat dengan rata-rata penurunan sebesar 0,9 persen. Data terakhir malah menunjukkan angka kemiskinan naik kembali dari 11,37 persen pada Maret 2013 menjadi 11,47 persen saat ini," kata Misiyah.
Menurut Misiyah, kemiskinan membuat beban perempuan semakin berat karena kuatnya faktor budaya yang bersinergi dengan privatisasi pelayanan publik. Apalagi, banyak perempuan yang hanya dapat mengisi pekerjaan sektor informal, lantaran tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan.
"Privatisasi pendidikan membuat tingginya buta huruf di kalangan perempuan, yaitu 64 persen dari 11,3 juta atau sekitar 7,2 juta," katanya.
Belum lagi, banyak perempuan bekerja tanpa perlindungan hukum, upah rendah, dan tidak tersentuh oleh jaminan perlindungan sosial sebagai pekerja. "Sudah saatnya pemerintah baru nanti melakukan perubahan mendasar yaitu kembali pada pelayanan berbasis hak dengan cara mencabut produk-produk hukum yang mengarah pada privatisasi pelayanan publik," kata Misiyah.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(ugo)