JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ormas Barisan Muda Anti Korupsi (Berantas) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Kami prihatin dengan sikap Jokowi. Ada indikasi korupsi di Dinas Pendidikan DKI malah diam saja, ini sangat mengecewakan," kata Koordinator Aksi Barisan Muda Anti Korupsi (Berantas) Hamidi, saat melakukan aksi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Jokowi kata dia, seharusnya melakukan investigasi atas temuan anggaran ganda tersebut. Tujuannya untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas adanya anggaran tersebut.
"Dia harus melakukan investigasi, kalau belum digunakan harus memberikan sanksi administrasi kalau sudah digunakan itu patut diduga pidana korupsi," ujarnya.
Ia mempertanyakan sikap Jokowi yang enggan melaporkan kasus ini kepada aparat hukum. Selain itu, semua pihak yang terlibat juga harus diperiksa.
"Kepala Dinas Pendidikan-nya harus diperiksa. Dia harus bisa menjelaskan kepada atasannya. Jokowi harus bersikap tegas dalam temuan ini. Jangan hanya sibuk dengan pencalonannya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan," tutupnya.
(put)
