BANDA ACEH - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam lima tahun terakhir dinilai masih rendah dalam menjalankan tiga fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Hal ini berdampak pada ketimpangannya pembangunan, di tengah melimpahnya dana dimiliki Aceh, Kamis (17/4/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Hal itu mencuat dalam hasil analisis dan diskusi publik yang dilakukan oleh Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh yang bertema ‘Menakar Belanja Parlemen dan Kebijakan Belanja Publik’.
Ketua Tim Analisis PECAPP, Syukriy Abdullah, mengatakan, sejak 2008 Aceh memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar untuk 20 tahun dengan status otonomi khusus (Otsus).
Dari kajiannya, total dana yang diterima Aceh (Otsus dan reguler) sampai 2027 nanti diperkirakan mencapai Rp650 triliun.
Kendati uang banyak, Aceh masih bermasalah dengan pembangunan yang stagnan di berbagai bidang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat kelulusan SMA juga rendah, padahal belanja pendidikan tertinggi keempat di Indonesia.
“Juga pembangunan infrastruktur belum dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya di Banda Aceh, Kamis (17/4/2014).
Analisis PECAPP, parlemen Aceh ikut menikmati besarnya anggaran tersebut. Tahun ini, anggaran yang dikucurkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPRA sebesar Rp154 miliar.
Dana itu mendapat kenaikan luar biasa dibandingkan 2000 sampai 2002, yang hanya Rp2 miliar hingga 5 miliar. “Parlemen ikut bertanggung jawab terhadap ketimpangan pembangunan di Aceh,” ujar Syukriy.
Kinerja parlemen dapat diukur dari produksi qanun (peraturan daerah), yang merupakan kebijakan dalam menentukan arah pembangunan. Selama periode berjalan (2009-2014), qanun belum menjadi prioritas DPRA.
Sampai kini, parlemen Aceh hanya mampu memproduksi 47 qanun (35 qanun pemerintahan, 12 qanun publik). Padahal pada periode 1999 – 2004, parlemen Aceh melahirkan 107 qanun (71 qanun pemerintahan, 36 qanun publik).
Kapasitas parlemen juga diukur dari kekeliruan penafsiran kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam pembangunan sekolah, masih berorientasi pada fisik, bukan mutu. Padahal ruang kelas telah memadai sejak 2010 di Aceh.
Proyek fisik lainnya juga masih menjadi favorit, seperti pembangunan sarana kesehatan, padahal program-program pencegahan penyakit masih sangat diperlukan di Aceh.
Syukriy menilai, kekeliruan pemetaan kebutuhan pembagunan disebabkan oleh perencanaan anggaran yang tidak sesuai data. Misalnya sebagian jalan di wilayah barat selatan Aceh dalam kondisi rusak, namun tidak menjadi prioritas anggaran.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Samsul Rizal, mengatakan, besarnya sumber daya fiskal belum dapat diterjemahkan kepada keluaran (outcome) pembangunan.
“Pemerintah (eksekutif dan legislatif) memiliki kapasitas terbatas dalam perencanaan pembangunan yang tepat berdasarkan data dan analisis yang tepat. Cenderung bersifat politis,” ujarnya.
Samsul mengharapkan dalam menjalankan fungsinya, para anggota dewan dapat lebih pro-rakyat dan mengalokasikan dana lebih banyak untuk kemakmuran rakyat Aceh.
Sementara Anggota DPRA, Jamaluddin Muku, mengatakan, pihaknya akan terus bekerja maksimal. Berbagai masukan dan kritikan dari publik sangat membantu dalam meningkatkan kinerja parlemen ke depan.
“Kami bersama pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh,” sebutnya.
(kem)
