JAKARTA - Ketidakmerataan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan wilayah. Tidak hanya itu, isu strategis pembangunan wilayah lainnya adalah kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.
Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Dedy Permadi yang dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Kamis (17/4/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Selain pembangunan yang tidak merata, masalah kedaulatan pangan, pembangunan di wilayah perbatasan dan pertahanan negara, perencanaan wilayah berbasis pada mitigasi bencana serta isu penyediaan Ruang Terbuka Hijau juga menjadi bagian dari isu strategis pembangunan wilayah di Indonesia.
"Untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26/2007, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hendaknya segera menyusun rencana rincinya. Dedy juga menekankan para aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten agar melakukan sinkronisasi antara RPJMD dengan RTRW yang ada di masing-masing wilayah, hal ini dilakukan agar mempermudah proses perwujudan program pembangunan," papar Dedy.
Untuk mengatasi berbagai isu pembangunan tersebut, KemenPU menyelenggarakaan acara diseminasi agar dapat memberikan umpan balik berupa masukan dari para aparat pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan beberapa pedoman bidang penataan ruang yang sedang disusun.
Ditempat yang sama, Kasubdit Pengaturan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Suryaman Kardiat menyampaikan bahwa acara diseminasi yang diselenggarakan di Batam, baru-baru ini. Melalui diseminasi ini diharapkan dapat memberikan umpan balik berupa masukan dari para aparat pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan beberapa pedoman bidang penataan ruang yang sedang disusun.
Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Heru Sukmoro yang selaku tuan rumah dalam acara tersebut menyebut sangat mengapresiasi acara ini.
"Kegiatan diseminasi ini hendakanya dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman bidang penataan ruang bagi aparat pemangku kepentingan di daerah, terutama terkait yang dengan materi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penataan ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten serta penjelasan pedoman-pedoman yang ada pada bidang penataan ruang," tutupnya.
(wdi)
