''Dahulukan Nyawa Pasien ketimbang Masalah ATM''

Di Depok, Pemerintah Kota Depok sudah sejak 2011 menggulirkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin dengan belasan kriteria. Menanggapi masalah penanganan medis terhadap pasien miskin, Ketua Asosiasi RS Swasta Indonesia (ARSI) Kota Depok periode 2014-2017, drg Sjahrul Amri, MHA, memiliki pendapat menarik.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Bagaimana pun kita punya tanggung jawab, pasien emergency harus segera ditangani, tidak atau punya uang, nyawa harus kita rebut dulu. Pasien setelah ditangani darurat, life saving dikedepankan, karena penyakit tak bisa kita tunda, lalu disuruh ke ATM. Dahulukan nyawa pasien," tegasnya kepada Okezone, baru-baru ini.

Amri menambahkan, sejak adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), peserta Jamkesmas dan Askes otomatis menjadi peserta BPJS. Untuk program Jamkesda di Depok, Amri menjamin ada 14 rumah sakit, baik swasta ataupun daerah yang siap melayani pasien miskin.

"Jamkesmas terintegrasi dengan BPJS sebagai penerima bantuan iur. Jamkesda kategori Pemda, RS swasta sudah MoU berdasarkan peta rujukan. Enggak ada penolakan lagi, ditolak mungkin karena tak emergency, masih bisa ditangani di PPK I atau puskesmas dan klinik," jelasnya.

Anggaran Jamkesda setiap tahunnya bisa mencapai Rp28 miliar oleh Pemerintah Kota Depok. Namun yang perlu didorong, lanjut Amri, mestinya Pemda bayar separuh klaim RS swasta terlebih dahulu, jangan terlalu lama. Supaya cash flow dan operasional RS swasta tetap berjalan.

"Kalau tertunda, kasihan juga RS yang kecil-kecil, cash flow-nya terganggu. Pemda kami minta punya komitmen terhadap kesehatan, kami mendorong, clean dulu, bayar separuh. Untuk BPJS saja di lapangan masih banyak RS pemerintah yang meminta cost sharing kepada pasien," paparnya.

(tty)