JAKARTA - Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri hari ini memperpanjang kesepahaman kerja dalam rangka pengendalian inflasi di daerah seluruh Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Radius Prawiro, Kantor BI, Jakarta. Hadir dalam proses penandatanganan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur BI, Agus Martowardojo.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk koordiasi ketiga lembaga tersebut dalam proses pengendalian inflasi melalui Kelompok Kerja (Pokja) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam sambutannya usai menandatangani, Gubernur BI, Agus Martowardoyo mengungkapkan, semakin majunya perekonomian di berbagai daerah akan memberikan kontribusi inflasi yang besar di level nasional. Untuk itu, pemerintah dan BI perlu memperkuat komitmen dalam upaya mengendalikan besaran inflasi melalui Pokja TPID yang selama ini telah berkerja.
"Pengendalian inflasi yang selama ini berjalan baik menunjukan tingkat koordinasi dalam tim ini berjalan lancar. Ini terlihat dari pengendalian tingkat inflasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir," tutur Agus, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Dirinya berharap, ke depannya pemerintah dan BI, memalui Pokja TPID dapat memperkuat upaya pengendalian melalui prodram kerja tang tapat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. "Kita perlu merumuskan program kerja Pokja TPID yang selaras dengan perkembangan ekonomi di daerah secara nasional sehingga ada sinergisitas antar tim di setiap daerah," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengendalian inflasi nasional merupakan komitmen pemrintah dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang merupakan sumber besar pertumbuhan ekonomi nasional. Dirinya menyatakan harapan yang sama terhadap Pokja TPID dalam upaya pengendalian inflasi nasional.
"Proses pengendalian merupakan kerja bersama kita sehingga dapat memberikan signal yang positif terhadap ekonomi Indonesia," tuturnya.
(rzy)
