JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini dengan adanya sistem e-budgeting bisa mengunci segala bentuk penyimpangan anggaran.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menerangkan dengan e-budgeting, SKPD tidak bisa menggunakan anggaran mereka seenaknya.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Nanti kalau sudah e-budgeting, tahu mana mark up mana tidak. Karena kan masing-masing menyusun tanpa satuan. Nah jadi e-budgeting masuk, nanti ketahuan. Jadi mark upnya ini bukan sesuatu yang berarti kami tahu tapi didiamkan," tegas Ahok.
Ahok berkilah, mark up bukan baru terjadi pada masa pemerintahannya namun sudah terjadi sejak pemerintahan Jakarta sebelumnya.
"Makanya sekarang kita bikin aja e-budgeting. Apa mereka (SKPD) salah? Tidak. Karena ini kebiasaan lama yang sudah terjadi sebetulnya. Bukan pada masa kami terjadi mark up. Ini memang sudah sistem lama yang sudah berpuluh-puluh tahun," ujarnya.
(sus)
