JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengagendakan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) ke PT Bank Mandiri (BMRI). Di mana, dalam agenda tersebut, saham pemerintah sebesar 60,14 persen akan dilepas.
Pengamat perbankan, Deni Daruri mengungkapkan, proses akuisisi memang kebijakan pemerintah, namun dalam kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan keputusan sebelah pihak atau hanya dari Kementerian BUMN. Sebab, banyak proses yang harus dilalui akuisisi perbankan BUMN ini.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Harus demokratis caranya, enggak bisa satu arah, harus mendapat saran, sebab BTN ini perbankan yang bertahan di saat krisis 1998," kata Deni saat di Galeri Cafe TIM, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Mengenai tujuan akusisi, Deni mengaku jika pemerintah mengatas namakan Masyarakat Economic Asean (MEA) 2015 memang tepat. Sebab, mau tidak mau Indonesia harus memiliki perbankan yang besar untuk menghadapi persaingan bebas tersebut. Namun, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai keberlangsungan hidup perbankan tersebut paska diakuisisi.
"Mandiri dan BTN itu tidak cocok, prilakunya tidak sama, kalau diakuisisi positif atau tidak," tutupnya.
(rzy)
