JAKARTA - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Harry Azhar Azis mengatakan, jika membandingkan lebih cocok mana pemerintah ingin melakukan akuisisi terhadap perbankan pelat merah.
Dirinya mengutarakan lebih cocok proses akuisisi tersebut dilakukan antara PT Bank Mandiri (Mandiri) dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI), dibandingkan dengan Mandiri dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Yang perlu dimerger itu justru bank yang wilayah kerja sama, yaitu BNI dan Mandiri. Karena Mandiri dan BTN itu berbeda," kata Harry di Galeri Cafe TIM, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Namun, Harry mengungkapkan, jika pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN harus mengajak seluruh stakeholder seperti serikat pekerja BTN, hal ini dilakukan, agar mendapat kesepakatan untuk melancarkan akuisisi BTN ke Mandiri.
Tidak hanya itu, Harry juga mengungkapkan mengenai pembelian saham pemerintah sebesar 60,14 persen di BTN akan dilakukan dengan menggunakan dana rekap tidak dapar dilakukan.
"Kalau dibeli dengan dana rekap, menjadi permasalahan, kalau Mandiri membeli dengan cash itu masuk dalam RUPS Mandiri, dapat dari mana dananya," tambahnya.
Tidak hanya itu, sambung Harry, pelepasan saham pemerintah di BTN yang sebesar 60,14 persen itu pun akan tidak dapat sepenuhnya direalisasi, sebab menurut peraturan Bank Indonesia (BI), pembelian saham industri keuangan paling maksimal hanya sebesar 40 persen.
"Sekarang ada peraturan Bank Indonesia, membeli saham dari perbankan melebihi 40 persen tidak boleh, jadi dia cuma boleh membeli saham BTN 40 persen," tutupnya.
(rzy)
