Share

BKPM: RI Butuh Bank Tertaraf Internasional

Petrus Paulus Lelyemin , Okezone · Rabu 23 April 2014 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2014 04 23 457 974509 xA19sEGdoY.jpg Mahendra Siregar (Foto: Okezone)
A A A

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Mahendra Siregar menilai, alasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk tepat dan bisa dipahami pemerintah.

"Kalau mengenai tujuannya saya rasa semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh Kementerian BUMN, karena betul," tutur Mahendra ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Menurut dia, Indonesia saat ini memang membutuhkan bank bertaraf internasional sehingga tidak tertinggal dalam pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) yang akan membuka sektor perbankan pada tahun 2020 nanti

"Memang kita harus memiliki bank bertaraf internasional tidak bisa tidak. Sehingga bisa ikut menentukan arah dari integrasi ekonomi di kawasan kita ini," terangnya.

Mahendra mengatakan, perkembangan sektor perbankan nasional masih lambat untuk mencapai taraf internasional. Untuk itu, lanjutnya, perlu ada terobosan baru dari pemerintah guna mempercepat proses pengembangan tersebut.

"Perkembangan bank nasional kita kurang cepat untuk sampai ke tingkat internasional sehingga bisa dikaji bentuk lain yang bisa mempercepat. Agar Indonesia punya bank yang bukan hanya secara operasional di tingkat internasional. Istilahnya size does matter," jelas Mahendra.

BKPM sendiri, tegasnya, memiliki perhatian tersendiri terkait kesiapan Indonesia di kancah ekonomi global dan regional khususnya dalam menyongsong penerapan MEA nanti. Dirinya berharap proses teknis pelaksanaan rencana akuisisi tersebut dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan semua masukan dari pihak-pihak terkait.

"Bahwa kemudian prosesnya harus dibuat lebih baik lebih rapi melibatkan seluruh stakeholder, memang seharusnya demikian. Itu harus dilakukan sehingga proses itu bisa didukung seluruh pihak," pungkasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini