JAKARTA - Sudah genap 18 tahun sudah otonomi daerah (otda) berjalan. Sekira Rp600 triliun dana pemerintah pusat ditransfer ke daerah tiap tahunnya. Namun dana tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
"Kalau dengan semua itu tidak membawa perubahan untuk daerahnya, ini yang akan kita periksa. Apa yang salah, apakah belanja aparatnya terlalu besar? Nah, ini yang akan kita kaji," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut dia, selama ini tata kelola daerah masih buruk karena besarnya kepentingan politik. "Aparat daerah kan tidak boleh terlibat politik praktis, tapi yang terjadi sebaliknya," sambung Gamawan.
Mendagri pun mencotohkan sering terjadinya bongkar pasang pejabat-pejabat teknis di daerah oleh kepala daerah sebagai salah satu dampak pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang penuh kepentingan politik. Akibatnya, pejabat teknis tidak profesional.
"Kenapa jalan rusak? Uang habis buat pilkada pak, untuk dana bansos dana hibah pak, begitu mereka bilang," lanjutnya.
Sementara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, mengatakan dalam beberapa hal sejak pelaksanaan otonomi, justru terjadi beberapa kemunduran.
"Indeks pembangunan manusia tidak meningkat secara signifikan, malah ada kencenderungan turun, lalu tingkat kematian bayi di banyak tempat naik. Masalah air minum juga belum teratasi dan mencapai standardnya," jelas Djohermansyah.
Padahal, semua kewenangan dan uang sudah dikasih dan mereka memilih pemimpinnya sendiri. Namun, banyak hal belum menunjukan catatan yang baik. "Ini menjadi persoalan nasional dan kami sedang memikirkan perbaikannya," tegasnya.
Oleh karenanya, dalam peringatan hari otonomi daerah ke 18, Kemendagri menggelar seminar bertema Dengan Otonomi Daerah, Kita Dukung Pemilu, Untuk Menguatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah.
Gamawan melanjutkan, tema ini dipilih guna mengingatkan daerah agar pemilu parlemen dan pilkada dilakukan serius untuk menghasilkan pemerintah daerah yang baik agar bisa menghasilkan tata kelola yang baik.
"Selain seminar, akan diberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai sukses melaksanakan otonomi dan benar-benar konsisten menunjukan kinerja lebih baik selama tiga tahun berturut-turut," tutup Gamawan.
(put)
