JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengusulkan agar mekanisme pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tingkat kabupaten/kota diubah. Sebab pilkada langsung kerap menuai konflik sosial.
Dia menambahkan, penghentian pilkada langsung, bukan berarti penghentian pilkada di daerah. Sehingga, mengubah pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Itu usulan dari revisi Undang-undang (UU) 32 tahun 2004 yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Tapi Gubernur tetap kita ajukan dipilih langsung, kecuali kabupaten/kota," jelas Gamawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Gamawan mencatat, selama menggelar pilkada langsung kabupaten/kota sudah ada 70 orang meninggal dunia. "Kemudian, sejumlah gedung pemerintah rusak, terus rusaknya sistem kekerabatan dibeberapa daerah antar suku dan sebaginya," tegasnya.
Oleh karena itu, Gamawan menawarkan ke DPR, agar pilkada di kabupaten/kota itu tidak dipilih secara langsung, melaikan melalui DPRD. "Tapi, kalau gubernur karena tidak ada konflik tetap langsung," pungkasnya.
(ydh)
