JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini membahas keberlangsungan rencana konsolidasi dua perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian BUMN. Pembahasan tersebut dilakukan menyusul perintah pemberhentian proses akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor OJK, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Berdasarkan pantauan Okezone, telah hadir Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Gatot Trihargo dan Ketua OJK Muliaman D Hadad. Rapat sudah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Seperti diketahui, Presiden melalui Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 perihal Pencegahan Kebijakan yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi, telah memaksa Kementerian BUMN dan beberapa otoritas lainnya untuk menghentikan proses akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh PT Bank Mandiri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menyatakan segera membangun komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna membahas beberapa langkah penting yang dapat didorong guna memperkuat sektor perbankan nasional, pasca-penghentian rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Presiden.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan penguatan sistem perbankan nasional menjadi sangat penting bagi sektor keuangan nasional. Bank BUMN, menurut dia, seharusnya mampu menjadi lokomotif pendorong kemajuan dan penguatan sistem keuangan tersebut.
Muliaman sependapat dengan gagasan penyatuan BTN dan Mandiri seperti yang diupayakan Kementerian BUMN. Dia mengakui telah intens membicarakan pengembangan mortage bank bersama internal bank BUMN tersebut untuk memperluas dan memperkuat pelayanannya.
(mrt)
