JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia berpotensi mengalami krisis listrik apabila pemerintah maupun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tak mampu membiayai proyek-proyek kelistrikan. Apalagi, ketertarikan investasi di sektor kelistrikan hingga saat ini masih jauh dari target yang diharapkan.
Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF, Freddy R Saragih, mengungkapkan bahwa untuk memastikan jalannya sektor tenaga listrik, pemerintah membutuhkan dana sekira Rp560 triliun dalam kurun lima tahun ke depan. Proyeksi tersebut dilakukan otoritas fiskal itu dengan menggunakan basis perhitungan 2012.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kebutuhan investasinya sekira Rp112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi," kata dia dalam Journalist Class Subsidi Listrik, di Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Dia mengakui, realisasi investasi di sektor kelistrikan setiap tahun tidak kurang dari 50 persen dari target. Data Kementerian Keuangan pada 2012 memaparkan bahwa investasi PLN untuk mengembangkan kelistrikan di Indonesia mencapai Rp40,1 triliun, terdiri dari Rp25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman, serta subsidi sebesar Rp15,15 triliun.
Menurut Freddy, jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat. "Kenapa Sumut krisis listrik? Itu karena pembangkit atau transmisinya sudah enggak memadai," pungkasnya.
(rzk)
