JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan beberapa program prioritas yang diupayakan akan terealisasi dalam 100 hari terakhir periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dari jabaran program tersebut, tercatat banyak program menumpuk di kementerian-kementerian ekonomi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kurang lebih 10 program yang harus diselesaikan dalam 100 hari terakhir aktif ini. ini merupakan kementerian yang memiliki PR paling banyak dibanding kementerian lainya.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Di kementerian koordinator bidang perekonomian itu ada sekitar 10 aksi yang harus dirampungkan sebelum pemerintahan ini berakhir," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dalam konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Beberapa program yang termasuk dalam 10 program 100 hari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain, terselesaikannya akuisisi lahan untuk first priority area power block PLTU Jawa Tengah 2x1000 MW, dan tersedianya draf final Guarantee Agreement yang disetujui oleh seluruh potensial bidders untuk lelang proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10 yang harus rampung pada 10 Oktober nanti.
"Juga terkait laporan rekomendasi strategi penurunan subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan listrik untuk diserahkan ke presiden dan kemudian ke presiden berikutnya," papar Armida.
Sementara itu, kementerian ekonomi lainnya yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yaitu Kementerian Keuangan dengan 5 program, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 7 program, Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebanyak 6 program dan Kementerian Perdagangan sebanyak 3 program.
(rzy)
