JAKARTA - Kementerian Keuangan tengah menyusun roadmap pembentukan Badan Penerimaan Negara yang nantinya mengatur seluruh sisi penerimaan negara.
"Lagi disusun hanya roadmap-nya saja, nanti dilihat kepentingan prosesnya ke depan," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dalam konferensi pers pemaparan program 100 hari terakhir Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dalam rincian program 100 hari Kementerian Keuangan, penyusunan kajian dan roadmap yang kredibel tersebut ditargetkan rampung pada Oktober nanti.
"Kita lihat nanti gimana di pemerintahan baru. Ini tentu harus didalami untuk itu," imbuhnya.
Adapun program lainnya yang akan dirampungkan Kementerian Keuangan dalam 100 hari terakhir pemerintahan adalah:
1. Terselesaikan penelusuran aset kredit eks BPPN agar penyajian dalam LKPP menjadi wajar (10 Oktober).
2. Terbitnya revisi PP57/2007 untuk menyesuaikan dengan adanya UU 4/2011 sehingga memungkinkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, termasuk data informasi geopasial dan non-informasi geopasial lain menjadi nihil (15 Agustus).
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Desa sebagai turunan dari UU 6/2014 tentang Desa pada 15 September 2014 (17 September).
4. Terbitnya PP tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Negara (10 Oktober).
(rzy)
