JAKARTA - Setiap mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung yang diterima melalui jalur Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) wajib membayar biaya kuliah sesuai tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT). Penetapan UKT bagi masing-masing mahasiswa berdasarkan kemampuan finansial orangtua.
Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unpad Engkus Kuswarno mengungkap, tarif UKT di Unpad masih didasarkan pada unit cost per tiap program studi. Penentuan tarif tersebut dibagi menjadi lima kelompok.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Untuk kelompok pertama, tarif UKT yang dinominalkan sebesar 0–Rp500 ribu. Kelompok kedua sebesar Rp500 ribu–Rp1 juta. Kelompok tiga sebesar Rp2,5 juta, serta kelompok IV dan V membayar tarif on top. Hal ini disesuaikan dengan Permendikbud No.55 tentang Biaya Kuliah Tunggal," kata Engkus, seperti dinukil dari laman Unpad, Rabu (23/7/2014).
Engkus menjelaskan, penghasilan dan jumlah tanggungan orangtua menjadi basis penentuan tarif UKT di Unpad. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan pembayaran bagi setiap calon mahasiswa.
"Oleh karena itu, penghasilan dan jumlah tanggungan orangtua ini akan menentukan pembayaran tarif UKT berdarkan kelompok I hingga V. Indikator lain yang ditentukan selain penghasilan dan jumlah tanggungan adalah, jabatan kerja orangtua, dan tingkat pendidikannya," paparnya.
Dia mengatakan, untuk calon mahasiswa yang membayar tarif UKT kelompok I dan II, Unpad akan mengusulkan ke pemerintah untuk didaftarkan program Bidik Misi. Sehingga, melalui program Bidik Misi, calon mahasiswa tersebut akan dibebaskan biaya kuliah dan diberi biaya hidup dari pemerintah.
Untuk tahun ini, jumlah calon mahasiswa baru yang telah mendaftar ke Bidikmisi berjumlah 628 orang dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan 334 orang dari jalur SBMPTN. Bahkan, jumlah tersebut akan terus meningkat.
“Untuk tahun ini program Bidikmisi tidak ada kuota. Semuanya bergantung pada seleksi. Dengan demikian, ini adalah satu nilai plus untuk membantu golongan ekonomi lemah,” tutup Engkus.
(mrg)
