JAKARTA - Banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah belum alokasikan jabatan lima persen yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan.
Hal tersebut menyebabkan belum rampungnya proses verifikasi formasi CPNS dari sejumlah daerah.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Pemerintah yang menindaklanjuti kebijakan menyediakan lima persen untuk semua jurusan tersebut dengan menetapkan 11 jabatan yang bisa dilamar. Selanjutnya mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, mengatakan, ke-11 jabatan yang terbuka untuk sarjana terdiri dari Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa.
“Kalau izin prinsip sudah ada, diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda),” ucap Herman, seperti dilansir laman Setkab, Rabu (23/7/2014).
Herman melanjutkan, ada beberapa masalah terkait dengan pengisian rincian jabatan, seperti belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. Selain itu, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi, penyusunan formasi yang seharusnya disusun per jabatan, banyak yang disusun berdasarkan unit organisasi.
"Masalah lain, jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip, banyak yang belum mengalokasikan jabatan lima persen yang dapat dilamar oleh semua jurusan, ada usulan yang belum ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya.
Lebih lanjut, instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi 11 jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan tersebut, agar segera mengalokasikannya.
Sekadar diketahui, pemerintah berencana akan menerima 40 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 25 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK). Pendaftaran penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dilakukan pada Agustus 2014.
(rhs)
