DI BALIK maraknya ajang pesta demokrasi pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu maupun pemilihan presiden (pilpres) Juli ini, jelas ada pengorbanan masyarakat yang besar. Oleh karenanya, para pemimpin partai harus menjadikan pengorbanan masyarakat ini menjadi konsideran mereka.
Mengapa demikian? Masyarakat memang menghendaki perubahan, yaitu terciptanya pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa dan benar-benar berusaha memakmurkan masyarakat. Dengan kata lain, melalui pemilu diharapkan adanya perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Sebaliknya, partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden berlaga di arena pesta nampaknya lebih mementingkan upaya untuk menjadi pemenang dengan melupakan pengorbanan masyarakat. Hal ini terlihat pada kegiatan yang mereka lakukan, sasarannya lebih kepada mencari jumlah pendukung tanpa melakukan pendidikan demokrasi yang semestinya. Padahal di balik pesta demokrasi itu, terselubung biaya besar dan mahal yang ditanggung masyarakat, yaitu pengeluaran dalam rupiah yang sangat besar dan biaya sosial (social cost) yang tak ternilai.
Pesta demokrasi ini menelan biaya yang tidak sedikit, ratusan miliar rupiah. Mulai dari biaya untuk persiapan dan perencanaan, keperluan partai politik untuk kampanye, kepanitiaan pusat dan daerah serta kelembagaan lain yang berkaitan, pencetakan keperluan administrasi dan kertas suara, pelaksanaan pemilu, biaya pengiriman berkas (pendistribusian dan pengumpulan kembali), biaya untuk masing-masing partai dan macam-macam biaya lain. Semua ini mencapai miliaran rupiah. Untuk melihat Laporan Penerimaan Dana Kampanye periode II masing-masing calon presiden dan wakil presiden 2014 silakan cek di laman resmi KPU.
Selain itu masih ada beban yang harus ditanggung masyarakat. Mereka harus menanggung biaya sosial (social cost) yang tidak ternilai berupa berbagai pengorbanan immaterial yang mungkin belum terpikirkan oleh para peserta pesta demokrasi. Biaya sosial ini bervariasi macamnya. Kadar beban yang dirasakan masyarakat pun berbeda-beda. Namun secara keseluruhan akan menyangkut sebagian besar masyarakat.
Biaya sosial dengan munculnya rasa was-was yang berkembang di masyarakat pada setiap akhir pekan. Hal ini dikarenakan banyak partai politik mapun capres/cawapres yang mendeklarasikan kemunculan di daerah dengan mengambil waktu akhir pekan. Keadaan tersebut pasti akan diikuti oleh pengumpulan massa yang sering kali menimbulkan ekses negatif. Ekses negatif ini yang membuat sebagian masyarakat takut keluar rumah. Padahal akhir pekan adalah hari milik keluarga, sehingga yang terjadi adalah terganggunya ketenangan jiwa masyarakat.
Biaya sosial lainnya yang muncul adalah kekhawatiran munculnya pertikaian fisik antarpartai politik maupun antarpendukung capres/cawapres pada waktu berkampanye. Dampaknya tentu bukan hanya mereka yang bertikai, tetapi juga masyarakat kebanyakan. Kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan. Lihat saja masing-masing capres/cawapres mengklaim dengan menyatakan diri sebagai pemenang pilpres berdasar quick count bukan menunggu hasil resmi real count dari KPU. Tindakan elite ini tentu akan mempengaruhi kondisi masyarakat di grassroots. Terlebih tahun ini pertama kalinya pilpres di Indonesia dengan kandidat hanya dua pasang calon. Saling serang antarpendukung juga terjadi di dunia maya. Hubungan keluarga, kerabat atau pertemanan menjadi renggang karena perbedaan pilihan. Benar-benar head to head yang membuat suhu politik memanas.
Belum lagi kalau masyarakat keliru memilih partai politik yang tidak berbobot. Kekeliruan ini akan sangat mungkin terjadi. Di satu pihak, sebagian besar masyarakat kita masih belum melek politik. Mereka hanya mampu melihat kebutuhan jangka pendek misalnya untuk memenuhi hidup sehari-hari. Mereka hanya akan mengikuti siapa yang dapat memberikan uang atau sembako lebih banyak. Janji politis tidak akan banyak berarti bagi sebagian masyarakat ini.
Di lain pihak, partai belum mendidik masyarakat. Proses pembelajaran rakyat belum dilakukan atau menjadikan rakyat sebagai subyek pemilu belum merupakan bagian dari platform partai. Sasaran partai masih diarahkan terhadap jumlah pemilih dengan tujuan akhir mencari kemenangan. Akibatnya kampanye partai bukan diarahkan untuk membahas atau mempromosikan kehebatan konsep membangun negara. Kampanye hanya diarahkan untuk penggalangan massa, sehingga money politic yang akan mampu menggaet suara. Partai yang demikian tentu tidak akan mampu menyuarakan suara pemilihnya. Dengan demikian kekeliruan memilih partai akan menjadi beban sosial bagi masyarakat yang sangat mahal. Semua yang disebut di atas itulah yang dimaksud dengan biaya sosial.
Mempertimbangkan besarnya biaya pemilu, baik dalam nilai rupiah maupun biaya sosial, maka sudah seharusnya peserta pesta demokrasi, dalam hal ini partai politik dan capres/cawapres, harus benar-benar menjadikannya bahan konsiderasi. Peserta pemilu akan menikmati kesempatan berpesta. Masing-masing partai maupun capres/cawapres akan menikmati sesuai dengan kepentingan politisnya. Namun setelah pesta berakhir dan berhasil meraih kemenangan, para pemenang harus benar-benar mengganti biaya pesta tersebut. Caranya yaitu dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memilih partai atau capres/cawapres-nya. Jadi pesta kemenangan bukan hanya untuk dinikmati oleh kelompok pemenang. Pemenang juga diharap tidak menjadi penguasa, tetapi menjadi pelaksana pemerintahan. Sebab kekuasaan seharusnya tetap terletak ditangan rakyat.
Demikian pula bagi partai maupun capres/cawapres yang tidak berhasil memenangkan pesta ini. Mereka jangan semakin menambah beban sosial dengan menambah kekacauan. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk mawas diri, sadar bahwa kekalahan harus disadari sebagai memberikan kesempatan memerintah kepada pihak lain dan tetap bertindak sebagai oposisi yang harus memberikan kritik produktif serta pengontrol jalannya pemegang pemerintahan.
Fadly Alwahdy
Aktivis Mahasiswa Universitas Airlangga
Pendiri dan Direktur Komunitas @JagoAkuntansi Indonesia (KJAI)
(rfa)
