Share

Golkar Punya Alasan Kuat Gabung ke Koalisi Jokowi-JK

ant , Jurnalis · Senin 28 Juli 2014 22:49 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 28 568 1018901 MUmSMdFgnX.jpg ilustrasi Golkar
A A A

JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa menilai Partai Golkar memiliki alasan kuat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Golkar punya alasan kuat bergabung dengan kami, selain dari sisi 'platform' tidak banyak berbeda, mereka juga lebih punya pengalaman memerintah daripada beroposisi," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/7/2014).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Selain itu, menurut dia, banyak politikus Golkar memiliki hubungan emosional yang baik dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Hal itu menurut dia akan lebih nyaman bagi Golkar ketika bergabung dalam koalisi tersebut. "Saya kira untuk mengurus Indonesia yang besar perlu melibatkan banyak pihak termasuk banyak parpol," ujarnya.

Karding mengatakan, apabila ada rencana Golkar untuk masuk koalisi pemerintahan Jokowi-JK, tentu akan disambut dengan tangan terbuka.

Menurut dia, masuknya Golkar itu harus mau mengikuti visi, misi, dan platform presiden dan wakil presiden terpilih. "Sekaligus mereka harus mau mengikuti aturan main dan kerja sama yang disepakati," katanya.

Dia menilai pemerintahan ke depan harus mendapatkan dukungan politik yang baik dari parlemen maupun rakyat. Hal itu menurut dia diperlukan agar kinerja Jokowi-JK bisa cepat, jitu, efektif dan produktif. "Namun demikian, bagi kami yang ada sekarang ini sudah cukup memadai agar berjalannya pemerintahan yang efektif," katanya.

Sebelumnya desakan untuk melengserkan Aburizal Bakrie dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar semakin kencang karena perolehan suara partai tersebut terpuruk dibawah kepemimpinan ARB. Beberapa tokoh lintas generasi Golkar mendesak dilakukan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar paling lambat Oktober 2014. Langkah itu dinilai beberapa pihak sebagai manuver agar Golkar bisa masuk dalam koalisi Jokowi-JK.

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini