JAKARTA - Opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tahun ini akan menjadi pertimbangan pemerintah saat ini. Walaupun nantinya kebijakan tersebut diserahkan kepada pemerintahan baru.
Menteri Perekonomian bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, tetap membuka opsi ini ketika hasil sengketa Pilpres 2014 rampung.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kita tunggu hasil MK seperti apa. Lagipula keputusan ini belum tentu final," ucap CT di kantornya, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
CT menambahkan, apabila keputusan MK telah definitif, rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat kembali didiskusikan. Rencananya, penyesuaian harga ini dibicarakan dengan Presiden terpilih hasil KPU yakni pasangan nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi)
Apalagi, ada kabar mengenai Jokowi berkeinginan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun. Langkah ini dilakukan guna memberi ruang fiskal yang baik pada pemerintahan selanjutnya
CT memastikan, penyesuaian harga bisa saja diterapkan di tahun ini. Namun, semua bergantung terhadap hasil keputusan Presiden SBY dan presiden terpilih.
"Kuncinya itu di dua orang ini yang melakukan pembicaraan. Tapi enggak akan ada pembicaraan sebelum keputusan MK ini sudah final," tegasnya.
Kendati demikian, penyesuaian harga BBM bersubsidi di Indonesia murni keputusan politis. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan dampak ke ekonomi justru tidak menjadi perhatian.
"Gini masalah kenaikan harga BBM bukan keputusan ekonomi jadi semua politik. Saya hanya sebagai Menko. Jadi silakan saja bila ingin menaikkan harga BBM bersubsidi," pungkasnya.
(rzk)
