JAKARTA - Penanganan penyebarluasan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tentunya diawali dengan deteksi dini dari intelijen baik Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) di TNI.
"Apa yang dilakukan Kepolisian dan aparat TNI dalam penanganan ISIS itu base on laporan tim intelijen mereka, dalam hal ini Baintelkam dan BAIS, tentu Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator. Semua tata laksana kerja yang saling terintegrasi," ungkap anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Susaningtyas NH Kertopati alias Nuning kepada Okezone, Rabu (20/8/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut Nuning, tak mungkin Kepolisian melakukan tindakan tanpa ada analisa intelijen yang dimilikinya, termasuk penangkapan beberapa tokoh ISIS, seperti Afif Abdul Majid dan Saifudin Umar alias Abu Fida.
"Polisi itu memiliki tim intelijen yang lengkap, dari Baintelkam, kemudian Densus juga punya tim intelijennya sendiri dan Bareskrim pun ada intelijennya," paparnya.
Dia menyatakan paham ISIS adalah sebuah kegiatan yang mayoritas ditolak umat Islam di Indonesia. Bukan semata-mata perseteruan antara Syiah dan Sunni, tapi paham ini sudah melemahkan poros keislaman yang ada di seluruh negara.
"Kita melihat kejanggalan di mana ISIS melakukan satu pelemahan kepada negara yang penduduknya mayoritas Islam," tegas pakar intelijen itu.
Dia pun mempertanyakan status kewarganegaraan 56 warga negara Indonesia (WNI) yang ikut berperang dengan ISIS di Suriah.
"Kalau kita lihat WNI yang mengatasnamakan ISIS sebenarnya tidak mengakui sebagai warga negara. Sebab, mereka sudah membaiat diri di hadapan Imam ISIS Al Bahgdadi, dengan mengatakan anggota ISIS di mana sedikit banyak tidak mengakui batasan dunia atau teritorial negara.
Dia pun menyatakan anggota ISIS yang sudah ke Suriah, tidak perlu kembali lagi ke Indonesia karena berbahaya. "Sebaiknya orang yang anggap dirinya ISIS tidak boleh masuk ke Indonesia, karena mereka akan menyebarkan paham radikal yang merusak tatanan bangsa dan persatuan. Masalahnya, rekruitmen dilakukan kepada anak muda, tidak sekolah tak punya kerjaan, dengan janji tertentu," tuntasnya.
(hol)
