JAKARTA - Perdebatan seputar pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terus bergulir. Dimana, hasil Munas 2009 di Riau memutuskan Munas akan kembali digelar pada Januari 2015 sementara dalam Pasal 30 Ayat 2 butir a Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diatur bahwa Munas digelar sekali dalam lima tahun.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo, menyebut banyaknya kepentingan politik memicu perdebatan ini.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Memang AD/ART Partai Golkar itu mengatur bahwa Munas disesuaikan lima tahun sekali, terakhir tahun 2009 maka sekarang tahun 2014, tetapi pada Munas terakhir juga ada yang mengatur bahwa Munas itu diundur. Jadi sebenarnya aturan yang datang belakangan ini secara khusus punya kekuatan untuk tahun yang akan datang," kata Siswono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Dia mengaku lebih condong pada pendapat Munas Golkar sebaiknya tidak dilaksanakan pada Oktober 2014. Sebab, di bulan Oktober tahun yang berakhiran 4 dan 9, negara tengah sibuk menyiapkam pemerintahan baru.
Di samping itu berdasarkan pengamatannya sejak 1978 di Partai Golkar, kegiatan rutin lima tahun sekali selalu di tahun yang diakhiri angka 4 dan 9. Sedangkan, jadwal kenegaraan 5 tahun sekali, pileg, pilpres, pergantian pemerintah di tahun ekornya 2 dan 7.
“Tapi Setelah reformasi ini jadwal berubah bergeser ke tahun 4 dan 9, pemilu 2004, 2009 nanti setelah 2014 ini 2019. Kita tidak mungkin mengubah waktu penyelenggaraan agenda konstitusi pemerintah, yang bisa digeser adalah agenda partai," jelas Siswono.
Dia meminta agar DPP Partai Golkar bisa mengubah jadwal Munas, agar tidak berbenturan dengan jadwal kenegaraan. "Janganlah bermunas pada Oktober di tahun yang ekornya 4 dan 9, menyulitkan. Begitu mau menyiapkan kongres, kita juga harus menyiapkan pemerintahan, waktunya tidak tepat. Jadi, jadwal Munas Golkar memang harus digeser," sambungnya.
Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu mengaku, seharusnya pengurus DPP Partai Golkar bisa menjadwalkan munas di majukan di tahun yang ekornya 2 dan 7. "Yan paling cepat sebenarnya kalau ikhlas, mempercepat jadi 2013. Semua orang hepi. Kalau begini kan jadi kepentingan. Sehingga mengatur Munas Golkar itu tidak di ekornya 4 dan 9 itu kepentingan strategis jangka panjang," paparnya.
"Tapi biasa lah, kepentingan politik mana ada pejabat yang sudah duduk mau cepat-cepat (diganti)," tuntasnya.
(ded)
