JAKARTA - Dengan sisa kelonggaran fiskal yang dianggap sempit, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding menjebak pemerintahan baru terkait dengan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membantah. Menurutnya pemerintah tidak mempunyai niat untuk menyudutkan pemerintahan yang baru.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Itu kondisi satu saya bilang sesama pemerintah enggak ada menjebak. Sesama pemerintah ingin membawa kebaikan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (21/8/2014).
Askolani juga menambahkan, tidak ada niat pemerintah untuk menjebak pemerintah baru dan menjerumuskan bangsanya sendiri.
"Enggak ada sedikit pun niat untuk menjebak. Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah. Itu yang kita nilai enggak pas. Niatnya untuk rakyat dan bangsa, tinggal cara orang melihatnya saja," imbuh dia.
Faktanya, Asko bilang, sampai APBNP penghujung tahun pun pemerintah tetap bertanggung jawab untuk mengamankan bagaimana akhirnya apakah bagus atau tidak dan transisinya bagus atau pas.
"Jadi dari pandangan kami jauh dari istilah jebak. Setting semuanya kondisi aktual tapi juga ada risikonya," tukas dia.
Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDIP, Dolfie mengatakan jika pemerintah baru tidak menaikkan harga BBM, anggaran dalam APBN yang bisa dioptimalkan hanya Rp20 triliun.
"Jadi ruang fiskal yang disisakan oleh pemerintahan baru, tanpa menaikkan BBM, hanya Rp20 triliun. Pertanyaan kita yang dipidatokan ruang fiskal luas itu seperti apa?" Kata dia.
(rzk)
