JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan untuk tidak mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta Rajasa. Dengan begitu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kala resmi terpilih memimpin Indonesia pada periode 2014-2019.
Meski demikian, banyak kebijakan yang harus dibenahi atau diatur ulang oleh presiden terpilih 2014. Salah satunya kebijakan di sektor energi. Pasalnya, pemerintah masih dihadapkan oleh persoalan pengonsumsian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terdaftar di APBN 2015 hanya sebesar 46 juta kiloliter (kl).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kebijakan energi yang pantas pada pemerintahan baru adalah bagaimana mereka bisa mengurangi beban APBN dari BBM subsidi," kata Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan ketika dihubungi Okezone, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Selain itu, Mamit juga menuturkan, kebijakan yang harus ditegaskan kembali pada pemerintahan baru, adalah mengenai penggunaan energi baru dan terbarukan. "Seperti panas Bumi, panas matahari, biofuel, dan lain-lain," tambahnya.
Selain itu, lanjut dia, mengenai program konversi BBM ke BBG untuk kendaraan harus segera dilaksanakan. Sebab, jika terus hanya berwacana, hanya akan membuat beban kembali pengonsumsian BBM bersubsidi.
"Pemerintah juga harus bisa menaikan produksi minyak dan gas kita," tutupnya.
(rzy)
