JAKARTA - Rencana pembangunan proyek Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat akhirnya diserahkan kepada pemerintah baru. Pasalnya, pembangunan ini banyak pertentangan, salah satunya oleh PT Pertamina (Persero).
"Cilamaya akan diserahkan pemerintahan baru mau dipindah atau enggak, tapi memang ada pertentangan salah satunya dari Pertamina," ucap Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/ Bappenas, Dedy S Priatna di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurut Dedy, Pertamina mempersilahkan jika pelabuhan ini jadi dibangun di wilayah namun akan ada konsekuensi yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Pertamina pernah menyampaikan oke dibangun tapi ada konsekuensinya, di Laut Jawa karena di situ ada ladang migas Pertamina dan itu harus diganti rugi, ada biaya tambahan konstruksi Rp2 triliun, untuk melindungi pipa, pipa juga harus dipindahin ke tempat lain, cabut alurnya ke daerah lain," imbuhnya.
Dedy menambahkan, biaya ganti konstruksi sebesar Rp2 triliun dianggap tidak terlalu bermasalah, namun ada konsekuensi kedua yakni harus ganti rugi sebesar Rp100 triliun. Dirinya mengungkapkan, kerugian Rp100 triliun ini dikarenakan ada keuntungan Pertamina yang hilang (oppurtunity losses) akibat pembangunan pelabuhan tersebut.
"Karena pada saat pembangunan, itu harus berhenti jadi ada opportunity losses. Siapa yang harus ganti?. Ujungnya keputusan presiden gimana. Jadi selama 25 tahun, Pertamina akan rugi Rp100 triliun. Tapi kalau Cilamaya ini dibangun dan beroperasi selama 25 tahun akan ada keuntungan dari kegiatan pelabuhan tersebut sebesar Rp700 triliun, nah ini dibandingkan mana yang lebih menguntungkan rugi Rp100 triliun atau untung Rp700 triliun. Paling lokasi pindah 2 hingga 3 Km. Namun semuanya itu akan diputuskan oleh pemerintahan baru," paparnya.
(rzk)
