JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengurangi penggunaan BBM bersubsidi di wilayahnya. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan hal ini dilakukan karena Ibu Kota menjadi daerah konsumsi yang besar di Indonesia.
Ahok menambahkan, pihaknya sedang membuat peraturan untuk menghapuskan dan mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengurangi beban subsidi BBM yang mencapai Rp300 triliun per tahun.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kita ingin cabut bensin subsidi. Kalau bensin subsidi dicabut yang kena kan angkot. Angkot merah dan mikrolet, nah itu kita dorong konverter BBM ke gas,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Ia pun mengatakan kebijakan tersebut akan dilakukan pada awal 2015 dan tidak hanya pada angkutan umum tetapi juga pada kendaraan pribadi. Upaya ini pun dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
"Soal motor mobil pribadi, kalau keberatan biarkan saja mereka naik bus. Bus atau kendaraan lainnya kan sudah ada, begitu konsepnya. Sekarang mana mau orang pindah ke bus?" paparnya.
Ahok juga menjelaskan mengenai mekanisme untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan mendorong penggunaan gas tersebut di Jakarta.
"Jadi, bukan dicabut bagaimana, kita surati ke SPBU. Kirim surat saja, kan kita yang kasih izin. Saya enggak singgung BBM subsidi kok, ini urusan UU APBN kan. Silakan Anda punya subsidi, tapi lu enggak bisa jualan di Jakarta," tutup mantan Bupati Belitung Timur itu kepada wartawan.
(rzy)
