JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, menyindir langkah PDI Perjuangan yang disinyalir akan menyetujui pencabutan subsidi pada bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, dulu saat pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, partai berlogo banteng bermoncong putih itu menjadi pelopor dalam menolak kebijakan tersebut.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dengan alasan, naiknya harga BBM maka akan berdampak luas pada kebutuhan pokok lainnya, seperti transportasi, sembako, dan kebutuhan lainnya.
"Inilah pemikiran PDIP dulu. Sekarang kita ikut pemikiran PDIP yang dulu," sindir Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Karenanya, Fahri menegaskan, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya mengambil langkah serupa yang pernah diambil partai pengusungnya.
"Jokowi-JK seharusnya ikut PDIP, jangan cara berpikir seperti elit-elit. Harusnya, dapat presiden baru kita itu happy, pesta, tapi malah dibikin susah dengan menaikkan harga BBM," ketusnya.
Kenaikan BBM, kata Fahri, sudah terlalu sering dan berimbas mengganggu neraca keluarga yang masih membutuhkan jaminan atas kenaikan BBM itu.
"Kami cuma butuh garansi neraca keluarga bagaimana caranya agar tidak terganggu. Kalau di zaman pak JK dulu kami setuju kenaikan harga minyak karena ada konversi dari minyak ke gas. Nah, sekarang ini bagaimana solusinya?" kata Fahri.
Terkait langkah partainya sendiri dalam menghadapi rencana kenaikkan harga BBM, Fahri menegaskan bahwa PKS dengan tegas menolaknya.
"PKS akan menolak, karena PKS itu dasarnya keamanan neraca keluarga itu harus ada jalan keluarnya. Jangan kayak bicara pejabat-pejabat hebat itu. Dia punya pilihan, pertamax plus. Ini kan pemikiran PDIP yang dulu, yang sangat cerdas menurut saya," tandasnya.(fid)
(ahm)
