JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menginvestigasi kasus bentrokan antara pendukung Prabowo-Hatta dengan pihak kepolisian di sekitar Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Usai mendengar kesaksian oleh sebanyak 17 orang dari 36 pendukung Prabowo-Hatta yang menjadi korban, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendengar penjelasan dari pihak kepolisian yang melakukan pengamanan aksi demonstrasi.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kami juga berencana memeriksa lokasi dan jika memungkinkan akan mendengarkan keterangan dari pihak rumah sakit," ujarnya saat ditemui di Rumah Polonia, markas Koalisi Kebenaran Keadilan Perjuangan Merah Putih, di Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2014).
Natalius mengaku belum mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menginvestigasi kasus ini. Nantinya, hasil investigasi akan diberikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
"Kami belum tahu, tapi kami memiliki standard prosedur. Tidak akan lama," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Perjuangan Merah Putih, Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Komnas HAM untuk menginvestigasi kericuhan di kawasan Patung Kuda. Andre meminta Komnas HAM untuk tidak gentar dalam menyelidiki kasus ini.
"Kami meminta rekomendasi dari hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM diserahkan langsung kepada Presiden SBY," jelas Andre.
Andre berharap rekomendasi Komnas HAM tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Andre khawatir kepolisian akan subjektif dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
"Kapolri menyatakan tidak ada peluru karet padahal jelas ada saksi yang melihat anggota kepolisian menggunakan peluru karet. Dengan berbagai fakta yang ada, kepolisian sudah berbohong. Kami meminta Presiden SBY untuk memecat Kapolri dan Kapolda," tegasnya.
(put)
