JAKARTA - Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) sepakat untuk mencabut kembali kebijakan soal pengitiran atau penjatahan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Jalil menilai pencabutan sistem itu merupakan hal yang tidak konsisten dalam melakukan pengendalian BBM bersubsidi.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Saya melihat ketidakkonsistenan, kebijakan bisa berubah sehari-dua hari," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Rizal mengungkapkan, dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi akan membuat bingung masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, terlebih dahulu harus dibentuk kesepahaman yang sama.
Dia melanjutkan, pemerintah dan pemangku kepentingan harus duduk bersama membicarakan hal tersebut. "Siapa pun, BBM jadi persoalan besar mau tak mau kita selesaikan, risiko kita hadapi," jelas dia.
(wdi)
