JAKARTA - Bursa calon menteri yang bakal menghuni kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hingga kini masih gencar dibicarakan. Salah satu yang yang menjadi sorotan yakni kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ) Boyamin Saiman mengatakan, Menteri ESDM baru nantinya harus bebas dari berbagai kasus hukum dan memiliki rekam jejak (track record) yang jelas.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Sebab, jika ia tersangkut kasus hukum saat menjadi menteri, maka malah akan menjadi beban dan mudah dimainkan para mafia migas.
Ia mencontohkan, mantan Kepala BP Migas berinisial RP yang diduga terlibat beberapa kasus lama seperti pengadaan kapak tanker Joko Tole. Dalam kasus ini harga sewa mengalami peningkatan beberapa kali.
"Kalau dia jadi menteri ESDM, satu dua hari kemudian saya gugat pra peradilan. Harus bersih dari korupsi," tegas Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Menteri yang diduga terlibat kasus, lanjut Boyamin, tidak akan mampu membersihkan praktik mafia migas, dan bahkan malah akan tersandera. Seperti misalnya kasus penyelundupan minyak di laut yang kerap terjadi.
"Jika ada menteri ESDM yang diduga terlibat kasus saya akan gugat ke KPK, Kejaksaan, karena kasus minyak zatapi saja tidak jelas sampai sekarang. Jokowi juga harus mewaspadai para calon yang melakukan manuver lobi politik sana-sini karena tidak akan setia," tegasnya.
Presiden terpilih Jokowi juga diminta untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih Menteri ESDM. Pasalnya, kementerian ini sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Bahkan kata dia, Jokowi wajib memilih menteri yang tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Jokowi lanjut Boyamin, wajib memilih menteri yang tidak ada kaitannya dengan masa lalu, misalnya bukan merupakan orang 'binaan' menteri lama, seperti eks Menteri ESDM berinisial PY.
Sementara itu, Dosen Universitas Padjajaran (Unpad) Kodrat Wibowo, mengatakan, kriteria utama menteri yang layak menghuni kabinet nantinya harus tunduk pada kepentingan bersama, tunduk patuh presiden, dan tidak mbalelo.
"Dia juga harus punya integritas moral, dan punya komitmen kepentingan bangsa," imbuhnya.
Menurutnya, Menteri ESDM yang baru juga harus bekerja demi kepentingan rakyat bukan berpikir transaksional.
"Profesionalimse di bidang energi tidak mesti misal diakui dari Pertamina, integritas nasionalisme di swasta juga kuat," tegasnya.
"Ingat, bisa saja punya pengalaman tapi tidak punya integritas, karena pengalaman dia kemudian tahu seluk beluk perminyakan kemudian bersinggungan dengan mafia dan terpeleset, bisa runyam. Bukan perbaikan energi tapi ke arah KKN," cetusnya.
(put)
