Menanggapi hal itu, Ina Hutasoit, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) kepada Okezone melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (28/8/2014) tidak banyak memberikan komentar. Ia mengatakan, kenaikan harga smartphone terkait Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) masih ditunda.
"Peran pemerintah adalah menjaga pasar pemakai ponsel agar hanya diperuntukkan bagi brand yang mempunyai izin, yang melakukan after sale service jangka panjang dan mencegah berkembangnya ponsel black market," kata Ina.
Ia juga mengatakan, pemerintah tidak hanya mencegah perkembangan ponsel black market, tetapi juga harus mencegah ponsel refurbish yang masuk ke pasar Indonesia. "Mencegah berkembangnya ponsel black market maupun ponsel refurbish yang masuk ke pasar Indonesia dengan peraturan pemerintah dan pengawasan yang ketat," jelasnya.
Pada April 2014, kenaikan pajak handphone sebesar 20 persen ditolak oleh asosiasi telekomunikasi seluruh Indonesia (ATSI). Mereka mengkhawatirkan munculnya pasar gelap ponsel.
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION,
daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya