JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada masa pemerintahannya.
Namun, Presiden terpilih Joko Widodo dan pasangannyaJusuf Kalla menginginkan harga BBM mengalami kenaikan di masa pemerintahan SBY agar tidak ada beban fiskal bagi pemerintahan mendatang.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Melihat permasalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kesimpangsiuran pemberitaan naiknya harga BBM subsidi atau tidak, akan membuat efek negatif di pasar keuangan pasalnya menimbulkan ekspektasi berkepanjangan terkait inflasi.
"Kita lihat nanti, kalau nggak segera dinaikkan, ekspektasi inflasi akan berkepanjangan. Berita soal kenaikan BBM ini menggantung ke mana-mana, itu mendorong bisnis tidak produktif," ungkap Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gandjar Mustika di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Menurut Gandjar, hal ini dapat dilihat dari permasalahan tahun lalu yang cukup lama menentukan kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga berimbas barang-barang sudah naik harganya.
Untuk itu, OJK lanjut Gandjar pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi agar tidak mengganggu sektor pasar keuangan. "Mudah-mudahan tahun ini menaikkan harga BBM timely-nya tepat sehingga inflasi yang berpengaruh ke sektor keuangan lebih mudah untuk dikalkulasi, berapa besarannya sehingga akan mudah dikendalikan besaran tingkat bunganya," sebutnya.
Gandjar menyebut, jika pada tahun ini ada kenaikan harga BBM subsidi akan ada penghematan anggaran sehingga tidak memberatkan fiskal dan defisit anggaran semakin berkurang.
"Kalau dari BI, kenaikan Rp1.000 per liter inflasi itu bisa 1,2 persen. Tapi ada penghematan. Rasanya makin cepat makin bagus. Fiskal juga defisit bisa terkurangi. Bagi sektor keuangan tentunya kalau fiskal banyak bisa untuk membiayai yang lain, ada efek multiplier, ekspansi kredit lebih luas, modal makin kuat, NPL terkendali," pungkasnya.
(rzy)
