JAKARTA - Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) memang menguras perhatian presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) bersama wakilnya, Jusuf Kalla (JK). Bahkan, partai pendukung pasangan ini pun tak segan untuk melakukan berbagai manuver agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia menaikkan harga BBM sebelum Jokowi-JK dilantik.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan NasDem, Hanura, bersikeras agar kenaikan itu bisa segera dilakukan. Sikap yang paling tersorot ke publik adalah PDIP, dimana partai berlambang kepala banteng moncong putih ini ketika belum berkuasa paling keras menolak kenaikkan BBM. Namun, kini hal itu berubah ketika kekuasaan berada di pangkuannya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo pun mencibir sikap PDIP yang terkesan plin-plan ini, dengan tidak memegang komitmennya.
"Lucu," ujar Bambang singkat saat dihubungi, Jumat (29/8/2014).
Lebih jauh Bambang menjelaskan, yang paling menarik dulu ketika PDIP menolak keras kenaikkan BBM selalu berdalih kalau kenaikkan BBM akan membuat rakyat semakin miskin.
"Yang menarik adalah menyimak alasan atau argumentasi nya. Dulu ketika menolak, argumentasinya rakyat bakal tambah miskin. Saya menduga, nanti alasan atau argumen yang dipakai untuk mendukung kenaikan BBM adalah agar rakyat tambah kaya," cibir pria yang duduk sebagai Anggota Komisi III DPR ini.
Diketahui, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan SBY di Nusa Dua, Bali pada 27 Agustus 2014, di pertemuan itu Jokowi dan SBY membahas mengenai RAPBN 2015 dan APBN-P 2014. Jokowi juga sempat menyampaikan keinginannya agar SBY segera menaikkan BBM. Sayangnya keinginan Jokowi ditolak SBY dengan alasan tidak tepat kalau dinaikkan saat ini.
(crl)
