Share

Calon Menteri ESDM Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Rizka Diputra , Okezone · Jum'at 29 Agustus 2014 12:10 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 29 339 1031516
A A A

JAKARTA - Bursa calon menteri kabinet pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin ramai diperbincangkan. Posisi yang dianggap paling strategis ialah jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Oleh karenanya, Jokowi-JK diminta tidak memasukkan nama 'muka lama' untuk menduduki kursi Menteri ESDM, seperti mantan Kepala BP Migas berinisial RP atau orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan eks Menteri ESDM berinisial PY.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Koordinator Aliansi Muda untuk Demokrasi Agus Harta mengatakan, penolakan terhadap RP dilandasi dugaan kasus korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu, yakni skandal korupsi pengadaan kapal angkutan migas Joko Tole yang merugikan negara sebesar Rp7 triliun.

 

"Jokowi-JK jangan memasukkan RP dalam kabinetnya karena kami mendengar dia akan dijadikan Menteri ESDM," tegas Agus dalam keterangannya, Jumat (29/8/2014).

 

Sementara itu, pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menegaskan, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sejak dari era Soeharto hingga pemerintahan sekarang, Kementerian ESDM tidak pernah bebas dari muatan kepentingan politik.

 

Ini bisa terjadi kata dia, karena jabatan menteri sudah menjadi jabatan politik. "Tidak pernah bebas dari muatan politik, pasti orang yang mengemban misi politik tertentu," tegas Ichsanuddin.

 

Kementerian ESDM yang high profile, lanjut Ichsan, sejarahnya memang tidak pernah bebas dari kepentingan politik.

 

"Apakah sejumlah calon punya muatan politik nasional? Saya tidak tahu, fakta sejarahnya seperti itu. Yang pasti siapa yang berpihak pada kepentingan nasional akan terpental," paparnya.

 

Menurutnya, Menteri ESDM harus terbebas dari kepentingan satu kelompok tertentu. Nah, orang-orang yang terindikasi memiliki kedekatan dengan kelompok tentu tidak layak memimpin ESDM.

 

"Menteri harus terbebas kepentingan satu kelompok. Anda cek saja riwayatnya, dekat dengan siapa," tandasnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini