JAKARTA - Panitia Khusus Pemilihan Presiden (Pansus Pilpres) masih terus digodok di DPR RI, karena banyak pihak yang menuding hajat lima tahunan tersebut terindikasi adanya kecurangan baik penyelenggaraanya maupun lembaga pemilunya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Suprianto menyatakan Pansus Pilpres memang dibutuhkan, karena merujuk apa yang putuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilu memang bermasalah.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Namun berbanding terbalik apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketahui seluruh gugatan Prabowo Subianto dan Muhammad Hatta Rajasa dinyatakan ditolak.
"Ya tinggal kita, apakah kita cukup puas dari kondisi yang kita ungkap bersama. Sebenarnya MK kita lihat putusannnya bagus, tapi ujungnya yang tidak bagus," ujar Didi di Gedung Bawaslu, MH Thamrin, Sarinah, Jakarta (29/8/2014).
Diketahui, DKPP sebelumnya telah memecat sembilan orang penyelenggara pemilu, lima di antaranya dari kabupaten Dogiyai, Papua, seperti di dua distrik Dogiyai Tengah dan Dogiyai Barat yang tidak diselenggarakan Pilpres.
Dengan melihat seperti itu, Didi yang juga selaku Tim Advokasi Merah Putih Prabowo-Hatta mengaku aneh terhadap MK. Sebab lembaga yang dikepalai oleh Hamdan Zoelva ini tidak mengakui adanya kecurangan di Kabupaten Dogiyai.
"Di Papua DKPP memutuskan bahwa Dogiay bermasalah dan tidak diselenggarakan pemilu dan malah di MK tidak diangkat," ujarnya heran.
Dengan demikian dia menganggap perlu adanya Pansus Pilpres, lantaran untuk kemajuan pesta demokrasi ke depan, di mana pemilu tanpa ada kecurangan, bersih, jujur dan adil. "Karenanya adanya pansus bisa menggali lagi apa yang belum terungkap di MK, karena pemilu kemarin banyak catatannya," tuntasnya.
(ful)
