JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Gunarsa, menegaskan panitia khusus (Pansus) Pemilihan Presiden merupakan cara konstitusional untuk mengungkap berbagai kecurangan dalam hajat lima tahunan itu.
"Menurut saya, itu masih sangat realistis. Jadi tidak selalu berkolerasi dengan kondisi apapun jadi kita harus dibiasakan, sekarang saya tanya kita memilih ala demokrasi dengan cara penyelesaian yang anarkistis atau yang mau yang demokratis," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Agun memfasilitasi pembentukan Pansus ini, karena selaku Ketua Komisi II, dirinya memiliki tanggung jawab agar proses demokrasi ini tidak mengarah ke perilaky anarki. Kata Agun, pihaknya memberi kesempatan kepada kandidat yang telah melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak.
"Ini head to head, maka mekanisme ini yang harus ditempuh, pertama silakan Anda ke MK, tak bisa terima silakan Anda dorong lewat pansus pilpres. Daripada Anda tawuran di jalan," tukasnya.
Ditanya soal sindirian PDI Perjuangan yang menilai pembentukan Pansus Pilpres sudah tidak relevan, Agun membantahnya. "Secara teknis sulit, tapi kalau tentang sesuatu yang bisa terjadi, bisa. Sesuatu yang enggak ada kejadian saja, Pansus bisa muncul kok. Kalau benar kenap mesti takut? Ya kan, kalau takut, ada apa. Jadi itu kan sesuatu yang konstitusional, sekarang saya tanya Pansus itu konstitusional gak?, ya enggak apa-apa," tuturnya.
Agun menegaskan bahwa Pansus Pilpres tetap bisa dibentuk. Dia juga meminta untuk tidak berfikir apriori karena dalam demokrasi harus saling menghargai dan menghormati perbedaan.
"Saya sebagai Ketua Komisi II mau milih anarkis atau mau milih Pansus, nah saya menggagas sebagai Ketua Komisi II kan ada ruang, oh ada proses perjuangan berikutnya daripada anarkis di jalanan," pungkasnya.
(ded)
