Share

PDIP Bakal Minta Pertamina IPO

Selfiani Hasanah , Okezone · Sabtu 30 Agustus 2014 11:00 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 30 19 1031903 JQs4jbKHhE.jpg Gedung Pertamina. (Foto: Okezone)
A A A

JAKARTA - Masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi masalah yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pasalnya, akibat subsidi yang tinggi, maka anggaran negara semakin tertekan.

Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, akan bersandar pada konstitusi dan undang-undang (UU) yang mengatur khususnya mengenai migas.

Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Namun demikian, pengenaan subsidi itu pada harkat hidup orang banyak memang benar. Ada masyarakat berhak atau tidak, kita melihat orang yang menggunakan BBM bersubsidi masyarakat Indonesia yang berkalangan menengah," ujar di dalam diskusi Polemik Sindo di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Dia mengatakan, koreksi-koreksi yang datang menjadi masukan khususnya mengenai migas. Menurutnya, dasar menaikkan harga BBM tersebut tentu berlandaskan dari hasil audit.

"Kami mengingatkan pemerintah baru harus memulai dari hasil audit. Kita membutuhkan audit sampai forensik, kita bedah tuntas, berapa sebetulnya harga per liter, mengapa kita berikan harga sekian dan ditambah dengan subsidi? Masyarakat perlu tahu," katanya.

Menurutnya, dengan adanya angka yang dapat dicek, maka tidak akan menimbulkan persepsi yang salah. Karenanya, dia berharap Pertamina dapat go public, sehingga akses kontrol bisa dilihat oleh setiap warga negara Indonesia.

"Bagaimana mungkin kita tahu belanja per liter, sementara belinya ke Petral saja berapa kita enggak tahu, ketergantungan kita bahkan ada di Petral, kenapa kita enggak mengoreksi saja, kenapa jadi orang-orang yang tidak terlibat jadi ikut dipusingkan," kata dia.

"Seharusnya kita bisa cari tahu mafia-mafia migas yang tidak pernah tersentuh. Jadi jangan lagi kita berdiskusi di ruang tertutup, agar stake holder-nya bisa semua orang," tutupnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini