Share

Tiga Menteri Ditunjuk Wakili SBY Temui Jokowi

Dani Jumadil Akhir , Okezone · Sabtu 30 Agustus 2014 11:04 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 30 20 1031907 Mrl2X39f4m.jpg Menko Perekonomian Chairul Tanjung. (Foto: Runi/Okezone)
A A A

JAKARTA - Pasca-pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Bali beberapa hari lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, telah ditunjuk tiga menteri yang akan bertemu dengan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).

"Presiden melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyampaikan bahwa ada tiga orang yang ditunjuk Presiden mewakili pemerintah yang sekarang, untuk bicara dengan pemerintahan Jokowi- JK," ucap CT di kantornya, Jumat (29/8/2014) malam.

Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Menko Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). "Muaranya harus kepada tiga orang," tambahnya.

Dia menambahkan, pemerintah akan berusaha menjembatani keinginan pemerintah baru untuk menggali informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah selanjutnya. "Sehingga sudah bisa on board pada 20 Oktober," paparnya.

Namun, pertemuan antara menteri yang ditunjuk Presiden SBY dengan pemerintahan Jokowi-JK  belum diketahui jadwal pastinya. "Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pak Jokowi-JK," kata CT.

Terkait dalam pertemuan empat mata antara kedua belah pihak di Bali, menurut CT SBY dan Jokowi lebih banyak berbicara tentang APBN dan hal kenegaraan lainnya.

 

"Menurut saya pemerintahan Jokowi-JK didukung oleh partai-partai pendukung harusnya pembahasan di DPR untuk RAPBN 2015 harusnya dikawal betul oleh fraksi pendukungnya bukan kewenangan pemerintah semata. Jangan lupa hak budget di DPR," pungkasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini