JAKARTA - Pemerintah perlu mendongkrak penerimaan pajak guna menambal defisit yang semakin membengkak karena subsidi energi. Namun, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, capaian pajak tidak pernah mencapai target.
Anggota komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengusulkan kepada pemerintahan baru mendatang untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar capaian pajak dan bea cukai dapat maksimal.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kalau saya boleh usul, agar lebih power full dalam mengambil keputusan dan melakukan tanggung jawabnya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Menurut dia, ke depannya kedua dirjen tersebut dapat menggunakan law enforcement yang lebih baik, agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Data-data dari Gayus, yang melakukan korupsi itu kan perusahaan-perusahaan besar, nah data-data itu hilang dan sebagainya. Itu harus pak Jokowi-JK memperkuat sisi law enforcement di dalam sisi penerimaan," katanya.
Menurutnya, dengan law enforcement maka akan didapat dana yang bisa dialokasikan kepada program-progam pemerintahan baru. "Karena bila diambil dari pajak dapat memenuhi satu sisi, tapi juga tidak mampu mengalokasi anggaran wajib oleh pemerintah baru Jokowi Jk," tutupnya.
(mrt)
