JAKARTA - Pemerintahan baru yaitu Joko Widodo dan Jusuf kala harus melakukan perubahan agar memperoleh dana yang dapat dialokasikan terhadap rencana kerja di pemerintahan mereka mendatang.
"Apakah dana itu diambil dari penerimaan atau dari pemangkasan belanja-belanja negara, apapun ini harus menjadi perhatian," kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis dalam diskusi Polemik Sindo di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dia mengatakan, ke depan harus ada penggenjotan terhadap penerimaan dana atau pun belanja negara dengan baik. "Apakah itu yang digenjot pajak, digenjot cukai, digenjot penerimaan negara bukan pajak," jelasnya.
"Agar bisa tercapai kalau begitu tentu cara lain menghemat, kalau menghemat berarti dipotong belanja, belanja subsidi dipotong salah satu alternatif, belanja birokrasi dipotong salah satu lagi alternatif, belanja utang dipotong juga alternatif lagi," tambah dia.
Namun, dia melihat solusi tersebut memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mendatang mengambil sikap yang bijak dalam setiap keputusannya.
"Bila subsidi dipotong yang ribut itu rakyat, kalau belanja birokrasi dipotong pegawai negeri, kalau kita potong belanja bayar utang dunia internasional kita dari good boy menjadi bad boy. Tapi ya solusinya bisa kombinasi dari alternatif itu atau dengan meningkatkan penerimaan semua tergantung pemerintah," tutupnya.
(mrt)
