DEPOK - Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) pernah menolak kenaikan BBM ketika Presiden SBY hendak menaikan BBM tahun lalu, namun Jokowi tidak mau ambil pusing.
Sebab menurutnya, setiap kebijakan yang dianggap tidak populer itu pasti mengandung pro dan kontra.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Ya pasti adalah, kebijakan yang enggak populer itu ada yang pro ada yang kontra," kata Jokowi dalam Sarasehan Nasional Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2014).
Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan apabila kebijakan kenaikan BBM itu harus dilakukannya, namun tidak serta merta merugikan rakyat. Karena masih ada opsi-opsi yang masih di kalkulasi oleh dirinya.
"Tapi saya enggak mau bicara sekarang yang jelas ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang harus Kita kalkulasi, atau kita hitung. Jadi buat saya, misalnya itu kita putuskan tidak populer itu risiko (menaikan BBM)," ungkapnya.
Ia mengaku pernyataan soal kenaikan BBM itu karena alasan untuk menekan difisit anggaran negara tahun 2015. "Kan bolak-balik saya sampaikan, bahwa untuk menekan defisit negara di 2015 itu memang jalan satu-satunya disitu," ujarnya.
Karena itu, dia mengajak kepada masyarakat untuk mengerti, kenapa pemerintannya harus menaikan BBM tersebut. Karena itu tegas dia, apabila tidak dinaikan BBM tersebut maka imbasnya yakni cashflow anggaran negara akan terganggu.
"Harus ngerti dong, subsidi BBM gede banget lho. (Angaran negara) tahun ini 400-an. Subsidi 433 untuk tahun depan," tegasnya.
(put)
