DEPOK - Pemerintah terus mengikis perkembangan paham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia. Sebab, ISIS dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Hal itu juga ditegaskan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Kholil Nafis dalam Sarasehan Nasional Ulama Pesantren & Cendekiawan di Ponpes Al-Hikam, Beji, Depok milik mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Menurutnya, paham ISIS harus ditolak karena bertentangan.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kita semua menolak keberadaan ISIS, konteks berbeda dengan kita, bagi mereka negara ini dalm kondisi konflik. Padahal, kita aman-aman saja, dan Islam paling normal," tegasnya di Beji, Depok, Sabtu (30/08/2014).
Ia mengungkapkan bahwa dalam aspek syari'ah, Islam tidak ada kata tunduk dengan pemaksaan. Islam, lanjutnya, adalah damai dan tidak memaksa. "Tak ada paksaan dalam agama. Dalam kajian teoritis tidak sesuai," ungkapnya.
Karena itu, lanjut Kholil, ISIS bertentangan secara teologi dan ketatanegaraan. "Indonesia yang bersatu bertentangan secara teologi, ketatanegaraan, sangat berbeda dengan kita," tandasnya.
(put)
