JAKARTA - Isu perampingan kabinet Joko Widodo (Jokowi) mencuat jelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Berbagai pihak menilai, masalah akan muncul jika perampingan kementerian dilakukan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Gumelar, berpendapat kalau kementrian yang dipimpinnya ikut dirampingkan maka sudah tidak ada lagi corong di tingkat nasional atau internasional mengenai upaya perlindungan tumbuh kembang anak.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Dari sisi Kementrian PP dan PA sendiri agak sulit, karena sifat kami bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi di semua sektor dan harus turun langsung ke lapangan. Kalau tidak orang enggak akan paham mengenai masalah anak yang banyak sekali," ungkap Linda kepada Okezone, Jumat (29/8/2014).
Dia menegaskan, perampingan kementerian adalah hak pemerintahan mendatang, tetapi tentu menjadi suatu persoalan dalam melakukan konsolidasi.
"Saya juga melihat PNS yang segitu banyak dan terstruktur dari eselon I, II dan III, mau diapakan? Kemudian ini juga era otonomi daerah, dalam memfasilitasi kebijakan yang ada di pemerintah daerah meski sudah bagus, tapi harus dilakukan pendampingan oleh kementrian terkait. Jadi kalau dirampingkan apakah efektif?" tanya Linda.
Kendati demikian, Linda yakin, Jusuf Kalla (JK) yang menjadi pendamping Jokowi memiliki pengalaman mengenai masalah yang muncul dibalik adanya perampingan kementerian.
"Saya rasa Pak Jusuf Kalla, sudah punya pengalaman sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Presiden. Artinya beliau pernah mengalami jika ada dua kementerian bergabung seperi apa," tuntas Istri Agum Gumelar itu.
(teb)
